Sistem Pemerintahan Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Hasil Amandemen

Posted On //
Assalamualaikum
Pada artikel sebelumnya saya telah membahas tentang SistemPemerintahan Indonesia Hasil Amandemen. Pada artikel ini saya juga membahas kembali tentang Sistem Pemerintahan Indonesia tetapi lebih detail. Yaitu Sistem Pemerintahan Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Hasil Amandemen.

Bendera dan Dasar Negara Republik Indonesia

Bendera Republik Indonesia dan Dasar Negara

Sebelum terjadinya amandemen, dalam perundangan-undangan. Kita mengenal 7 kunci pokok Pemerintahan negara. Tetapi setelah terjadinya amandemen tersebut 7 Kunci pokok itupun mengalami beberapa perubahan. Berikut adalah Sistem Pemerintahan Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Hasil Amandemen :

1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (Rechstaat)
Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Pasal 1 ayat 3 amandemen 3 tertulis “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Disini sudah sangat jelas, bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (rechstaat) bukan atas kekuasaan belaka. Artinya, semua warga negara yang ada di negara Indonesia harus melaksanakan hukum yang berlaku. Tidak peduli rakyat biasa, pejabat, atau lembaga tinggi negara.

Walaupun dalam praktiknya tidak semudah yang dikatakan. Banyak sekali penegakan hukum yang sangat berat sebelah.  Contoh, orang yang mencuri ayam dihukum 2 tahun penjara sedangkan yang korupsi milyaran rupiah juga mendapatkan hukum yang sama. Dimana letak hukum dan keadilan di Indonesia?

2. Sistem Konstitusi (Hukum Dasar) Republik Indonesia
Penyelanggaraan pemerintahan Indonesia berdasarkan konstitusi tertentu atau hukum dasar. Jadi dalam pelaksanaan pemerintahan, pemerintah tidak bisa bertindak seenaknya. Karena itulah dibentuk lembaga legislatif dan yudikatif yang bertugas mengawasi kinerja pemerintah dan penegakan hukum.

3. Kedudukan Presiden setara dengan MPR dan DPR sebagai lembaga tinggi negara.
Dimasa awal kemerdekaan Presiden memiliki kedudukan yang sangat kuat. Bisa dikatakan yang mengendalikan negara sepenuhnya ada ditangan Presiden. Pengangkatan presiden seumur hidup, dan pemberian wewenang yang kuat kepada presiden. Sehingga presiden dapat membubarkan parlemen.

Tetapi sekarang kedudukan Presiden setara dengan lembaga tinggi negara yang lain sebut saja MPR dan DPR. Perbedaanya adalah, Presiden sebagai lembaga eksekutif yaitu lembaga pelaksana pemerintahan sedangkan MPR dan DPR sebagai lembaga legislatif yang bertugas mengawasi kinerja lembaga eksekutif (Presiden dan pembatunya). Hal ini juga sesuai dengan UUD 1945 Pasal 6 ayat 2.

4. Presiden tidak Bertanggung Jawab kepada DPR
Presiden dan DPR sama-sama dipilih oleh rakyat. Untuk itu Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR melainkan kepada rakyat. Untuk itu dalam penyelenggaraan negara Presiden tidak boleh takut/distir oleh DPR sehingga membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat.
Seperti penghapusan subsidi BBM (bahan bakar minya) yang jelas-jelas menyengsarakan rakyat kecil. Tetapi disisi lain anggota DPRD Jakarta mendapatkan subsidi BBM lebih dari 90 milyar, apakah itu adil? Allah tidak tidur!

5. Presiden dibantu oleh para menteri
Presiden memiliki hak prerogratif (hak mutlak) salah satunya mengangkat dan memberhentikan menteri. Disini, biasanya presiden mengambil menterinya dari partai koalisinya bukan oposisi. Sehingga jika ada partai yang menentang koalisi maka hampir dipastikan tidak ada wakilnya yang masuk dalam jajaran menteri.

Seperti kasus PKS di tahun 2013 ini, PKS adalah partai koalisi yang menentang kenaikan harga BBM. Akibatnya posisi 3 menteri PKS di pemerintahan mulai terancam. Mungkin, akan lebih baik jika Presiden dalam mengangkat menteri bukan dilihat dari partainya tetapi kemampuannya. Bisa diambil dari tokoh intelektual yang bekerja dengan sepenuh hati.

6. Presiden memiliki kekuasaan tidak tak terbatas.
Artinya, presiden tetap memiliki batasan-batasannya. Seperti presiden hanya dapat dipilih sebanyak 2x periode. Tiadak ada namanya pengangkatan presiden seumur hidup.

Itu tadi adalah Sistem Pemerintahan Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Hasil Amandemen  Jika ada pertanyaaan silahkan tinggalkan komentar Anda. Insya Allah jika saya tau akan saya jawab. Terimakasih atas kunjungannya, semoga artikel Sistem Pemerintahan Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Hasil Amandemen bermanfaat bagi Anda.

Wassalamualaikum